Lompat ke isi utama

Berita

Pelepasan  17 Burung Merpati Sebagai Simbol Bawaslu Sultra Lounching Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Pelepasan  17 Burung Merpati Sebagai Simbol Bawaslu Sultra Lounching Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Kota Kendari,Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Lounching Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 di Pelataran Ex.MTQ  Kendari, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara /Foto : (Humas)

Peluncuran pengawasan pemilihan serentak ini merupakan suatu kebanggaan karena Pimpinan Bawaslu Republk Indonesia mengizinkan Bawaslu Sultra menjadi salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang boleh mengadakan Kik Off atau peluncuran pengawasan berdasarkan hasil review inspektorat Bawaslu pusat, "kata Ketua Bawaslu Sulta, Iwan Rompo Banne.

Bawaslu telah melakukan pengawasan sejak tahapan pemilihan ini, di lounching oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, khususnya yang menjadi rana pengawasan bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten atau Kota adalah pada saat rekrutmen badan Ad Hoc baik yang dilakukan KPU maupun yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri.

Pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Sultra khususnya yaitu pada aspek pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) serta pencalonan perseorangan.

€œPada pemilu tahun 2024, Sultra memiliki daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 1.867.931 Pemilih yang setelah KPU menerima Daftar Pemilih Potensial Pemilu dan Pemilihan (DP4) dan di singkronisasikan dengan DPT pemilu terakhir diperoleh angka 1.883.620 pemilih", Jelas Ketua Bawaslu Sultra ini.

Berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten/Kota melaporkan bahwa dari DP4 terdapat 1.883.620 pemilih telah di coklit sebanyak 967.251. Angka tersebut diperoleh beberapa metode pengawasan yakni pendampingan secara langsung kepada Pantarlih dalam kunjungan ke rumah-rumah pemilih.

Uji petik terhadap beberapa kawasan atau lokasi yang memiliki wilayah permasalahan terkait dengan daftar pemilih, dengan menjejaki kembali alamat pemilih dengan mengenali dan mengidentifikasi rumah-rumah yang telah ditempelkan stiker coklit maupun yang belum ditempelkan.

Bawaslu Sultra, juga diperkuat dengan jumlah posko kawal hak pilih sebanyak 239 buah yang tersebar di beberapa Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/kota Se sultra pada aspek pencalonan perseorangan, bahwa terdapat lima kabupaten atau kota yang memiliki peserta perseorangan berdasarkan laporan yang kami terima terakhir ini yaitu Kabupaten Kolaka, Muna Barat, Buton dan Bombana, dan Kota Bau-Bau" ujarnya.

Iwan juga menyampaikan permohonan penting kepada pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota yang telah dilengkapi dengan sekretariat panitia pengawas kecamatan. 

Terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota yang belum diterbitkan rekomendasi kepada daerah untuk penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sekretariat Panwascam. 
Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Bau-bau.

 Untuk itu melalui kesempatan tersebut dirinya mohon berkenan Pj Gubernur Sultra untuk dapat melakukan koordinasi, membantu Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota.

Sekda Sultra Drs. Asrun Lio, Ph.D dalam sambutannya menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kemudian memohon kiranya para pejabat Bupati/ Walikota agar dapat mempercepat rekomendasi bagi ASN yang akan di tugas bantukan. Apalagi Sekretaris memiliki fungsi yang sangat vital untuk memberikan kekuatan bagi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, khususnya bagi Pemilu kecamatan," ungkap Ketua Bawaslu.

Peran masyarakat dalam mengawasi pemilihan serentak tahun 2024 merupakan fondasi utama untuk memastikan pemilihan yang adil, jujur, transparan, dan berintegritas,€ ujarnya

Jendral ASN Pemprov Sultra ini juga mengingatkan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam penyelenggaraan pemilu.

€œSaya menyampaikan pesan kepada aparatur sipil negara, pejabat daerah, pejabat negara, TNI, dan Polri di Sulawesi Tenggara untuk bersikap netral dan tidak memihak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini,€ ucapnya.

Sekda Sultra merespon apa yang disampaikan oleh ketua Bawaslu Sultra bahwa terdapat 3 Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan rekomendasi penugasan ASN untuk mengisi di Sekretariat Panwascam maka kami akan berkoordinasi dan mengatensi  kabupaten/kota tersebut agar segera diterbitkan surat rekomendari penugasanujarnya.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk ikut mengawal Pemilihan Serentak 2024. Pasalnya provinsi yang dijuluki Bumi Anoa ini masuk dalam sepuluh besar rawan tinggi dalam dimensi penyelenggaraan pemilu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2022.

Jadi kalau dia diakumulasi satu provinsi untuk empat dimensi (sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi masyarakat) masuknya ke dalam rawan sedang, tapi khusus untuk penyelenggaraan pemilu ini rawan tinggi," ungkapnya saat memberi sambutan dalam kegiatan Kick Off Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Sultra, Senin (15/7/2024).

Hal ini menjadi penting untuk mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu untuk bekerja sekuat-kuatnya agar proses pemilihan kepala daerah di Sultra tidak mengalami kendala, benar secara aturan, berkeadilan secara hasil, dan berkeadaban secar syarat. "Penyelenggara pemilu harus bekerja gesit, ulet, dan militan sesuai dengan kerja-kerja regulasinya,"ungkapnya.

Maka dari itu, dia mengingatkan agar masyarakat turut serta mengawasi tahapan pemilihan yang saat ini sudah berjalan. Dalam konteks saat ini, Lolly meminta masyarakat untuk memastikan nama mereka sudah di coklit dan tertera di Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Bagi pemilih belum dicoklit, segera sampaikan ke KPU atau Bawaslu melalui posko kawal hak pilih. Karena paradigma kerja Bawaslu cegah tindak. Kita cegah dulu sekuat-kuatnya supaya tidak terjadi pelanggaran. Kalau sudah dicegah tetap bandel baru dilakukan penindakan," jelas Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas itu.

€œPemilihan itu dekat, ada di lingkungan kita sendiri maka dia dekat. Mari kita jadi aktor, jangan jadi penonton. Pastikan hak pilih kita tidak hilang. Pastikan jangan sampai ada orang yang tidak ada hak pilih malah bisa memilih. Karena ini esensi kita sebagai warga negara," pungkas Lolly.

Kegiatan ini juga diakhiri dengan penandatanganan kerja sama antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. Turut hadir dalam acara ini Ketua KPU Sultra, Dr. Asril, S.Sos., M.Si., Kepala BNNP Sultra, Isamuddin, perwakilan Korem, Kejati Sultra Bobbi Sandri, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR Jumardin, serta para panwascam dari 221 kecamatan se-Sultra.

Penulis/Editor : Humas

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle