Bawaslu Sultra Gelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 Bersama Stakeholder

Kota Kendari – Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 bersama jajaran stakeholder Bertempat di Aula Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga melalui Zoom Meeting, Pada hari Selasa, Tanggal 10 November 2026, Foto/Anti.

Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta memastikan keakuratan, keabsahan, dan kebersihan Daftar Pemilih Berkelanjutan di wilayah Sulawesi Tenggara sebelum penutupan portal Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) pada tanggal 7 Desember 2026 mendatang.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sultra, Bahari, S.Si., S.H., M.P.,M.H Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Korem 143/Halu Oleo, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Sultra, serta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara baik secara tatap muka maupun daring.

​Sambutan awal Ketua Bawaslu Sultra tekankan pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas saran perbaikan dan rekomendasi Bawaslu sebelum rekapitulasi tingkat akhir di Kabupaten/Kota.

​"PDPB merupakan proses krusial pengawasan data pemilih di luar masa tahapan Pemilu. Sinergi seluruh jajaran sangat penting agar data pemilih Sulawesi Tenggara benar-benar bersih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan saat rekapitulasi tingkat nasional," tegasnya.

​​Dalam pemaparannya, Bahari selaku Koordinator Divisi P2H Bawaslu Sultra menyampaikan Hasil Pengawasan dan Uji Petik Bawaslu Sultra.

Sejumlah temuan penting hasil pengawasan dan uji petik yang telah dilakukan jajaran Bawaslu di lapangan pada Triwulan III Tahun 2026.

​Adanya Evolusi Data Pemilih yaitu terjadinya kenaikan kumulatif pemilih sebesar 122.005 pemilih (6,53%) dibanding awal tahun 2024, di mana jumlah data pemilih pada Triwulan III mencatatkan total 1.989.936 pemilih, Capaian Uji Petik: Dari total 408 titik uji petik yang telah disampling di 12 Kabupaten/Kota, sebanyak 398 data dinyatakan sesuai, sementara 10 sampel tercatat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau belum terdaftar secara akurat. Bawaslu mendorong 5 Kabupaten/Kota sisanya (Buton Tengah, Kolaka, Konawe, Konawe Kepulauan, dan Kota Baubau) untuk segera merampungkan uji petik sebelum 7 Desember 2026, serta Pemetaan Masalah Utama Data Pemilih: ​Pemilih Meninggal Dunia: Ditemukan di Konawe Utara, Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Muna Barat.

​Adanya Alih Status TNI/Polri & Pensiunan: Terjadi dinamika alih status kependudukan (pensiunan kembali menjadi pemilih aktif, atau warga sipil diterima menjadi anggota TNI/Polri) yang membutuhkan penyesuaian data presisi di Kota Kendari, Muna Barat, Buton Tengah, dan Konawe Selatan.

​Dan juga adanya Perubahan Domisili & Kepemilikan Dokumen Sipil: Masih ditemukannya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el atau pindah domisili tanpa pembaruan dokumen kependudukan.

​​Sementara itu perwakilan Polda Sultra menegaskan kesiapan penuh dalam mendukung validasi data anggota Polri yang baru masuk maupun anggota yang telah memasuki masa pensiun/purna tugas agar dapat didaftarkan kembali sebagai hak pilih aktif. Polda Sultra menyarankan koordinasi intensif melalui Polres/Kasat Intel dan Bagian SDM di tingkat kabupaten/kota.

​Ditambahkan pula oleh perwakilan TNI menyampaikan bahwa pengembangan organisasi TNI (baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara) membawa konsekuensi mutasi personel dan penambahan prajurit baru secara signifikan di wilayah Sultra. TNI siap berkolaborasi aktif dengan KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil untuk menyuplai data alih status prajurit secara berkala.

​Ditempat yang sama Disdukcapil Provinsi Sultra secara tegas sampaikan dukungan penuh terhadap validasi data melalui integrasi kependudukan. Disdukcapil mengimbau pentingnya koordinasi lintas sektor dalam verifikasi data pemilih meninggal dunia, data ganda, maupun pemilih pemula, dengan tetap menjaga privasi serta kerahasiaan data kependudukan sesuai regulasi yang berlaku.

"​Muh. Mu'min Fahimuddin selaku Kepala Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sultra sangat mengapresiasi kolaborasi erat bersama Bawaslu dan pihak pengamanan/dukcapil, "tuturnya.

KPU menginformasikan bahwa tindak lanjut data hasil sinkronisasi secara relatif telah mencapai 90% di seluruh wilayah Sultra. KPU Sultra optimistis seluruh proses pengadministrasian dan penetapan PDPB Triwulan IV dapat dirampungkan sesuai tenggat waktu Pleno Kabupaten/Kota pada tanggal 10–11 Desember dan Pleno Provinsi pada tanggal 15–16 Desember 2026 nantinya.

​“Rapat koordinasi ditutup oleh Ketua Bawaslu Sultra, Iwan sampaikan dengan komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara dan instansi terkait untuk terus mengawal prinsip: "Tertib, Mutakhir Data, Siap Menjaga Data Pemilih."

Bawaslu Sulawesi Tenggara terus berkomitmen untuk terus memperluas pendidikan pengawasan partisipatif dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan pemilu dan pemilihan yang inklusif, aksesibel, serta menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara.