Evaluasi Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026, Bawaslu Sultra Perkuat Strategi dan Arah Kebijakan Kelembagaan

Kota Kendari – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara Gelar Rapat Evaluasi Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 dengan mengusung tema “Evaluasi, Strategi dan Arah Kebijakan Kelembagaan Menuju Level Berfungsi dan Bergerak”. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan diikuti secara daring oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. pada Selasa (3/11/2026)/Foto : Anti.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pembuka arahan menyoroti pentingnya peran jajaran sekretariat yang selama ini kerap terlupakan dalam memaknai keberadaan peserta pendidikan pengawas partisipatif. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran teknis, tetapi juga membutuhkan dukungan sekretariat melalui fasilitasi, pengelolaan, dan dukungan administratif yang berkelanjutan.

"Ia menekankan bahwa peserta yang telah mengikuti pendidikan pengawas partisipatif tidak semestinya hanya dipandang sebagai bagian dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Lebih dari itu, mereka merupakan jejaring masyarakat yang perlu terus dirawat, difasilitasi, dan diberikan ruang untuk berkontribusi dalam mendukung kerja-kerja pengawasan partisipatif, “tutur DR. Jalaluddin ini.

Dilanjutkan oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (SDMO dan Diklat), sampaikan pentingnya memastikan keberlanjutan peran para alumni pendidikan pengawas partisipatif yang selama ini telah dikader oleh Bawaslu. 

“Darma menegaskan bahwa proses kaderisasi yang telah dilakukan lembaga perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar para alumni tetap terhubung dengan Bawaslu dan mampu mengambil bagian dalam berbagai aktivitas pengawasan partisipatif, “tegasnya.

Sementara itu, Bahari selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas yang membuka secara langsung kegiatan tersebut, mendorong Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan forum koordinasi yang tersedia, termasuk keberadaan Tenaga Ahli Bawaslu RI, Iji Jaelani, sebagai ruang berdiskusi dan berkonsultasi mengenai pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat selama ini.

 “Ruang koordinasi tersebut perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai tantangan, pengalaman, maupun kebutuhan pengembangan program di daerah, sehingga pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif dan kegiatan partisipasi masyarakat dapat terus dievaluasi dan disesuaikan dengan arah kebijakan kelembagaan, “terang Bang Brix sapaan akrab beliau.

Melalui rapat evaluasi ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara berharap terbangun kesamaan pemahaman antara jajaran pimpinan dan sekretariat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengembangkan pendidikan pengawas partisipatif. Evaluasi tidak hanya diarahkan untuk melihat capaian kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga memastikan adanya keberlanjutan kaderisasi, penguatan jejaring alumni, serta optimalisasi dukungan kelembagaan.

Rapat evaluasi tersebut menjadi ruang koordinasi dan refleksi terhadap pelaksanaan pendidikan pengawas partisipatif, sekaligus membahas strategi penguatan program dan arah kebijakan kelembagaan ke depan.

Dengan demikian, pendidikan pengawas partisipatif diharapkan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan dan pembentukan alumni semata, melainkan mampu berkembang menjadi gerakan pengawasan masyarakat yang berkelanjutan, terorganisasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pengawasan pemilu.

Untuk informasi hadir sebagai narasumber, Iji Jaelani selaku Tenaga Ahli Bawaslu RI dan Bahari selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Keduanya memberikan perspektif terkait evaluasi pelaksanaan program, penguatan strategi, serta upaya mendorong keberlanjutan pendidikan pengawas partisipatif sebagai bagian dari penguatan pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat.

Kegiatan ini pula melibatkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat, Kepala Subbagian Pengawasan dan Humas, serta staf yang membidangi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat (Parmas). Turut diundang pula para alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai bagian dari jejaring pengawasan partisipatif yang telah dibentuk oleh Bawaslu.