Bawaslu Sultra Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020

Ki-Kan, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sultra Bahari, S.Si., MP, Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Dr. H. Arsalim Arifin, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sultra Munsir Salam, S.Pd., M.AP serta Ketua Bawaslu Konawe Selatan Hasni saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di hotel Wonua Monapa Kab. Konawe Selatan, Selasa (3/12/2019)/Foto: Humas Bawaslu Sultra Ranomeeto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bertempat di hotel Wonua Monapa Kab. Konawe Selatan (3/12/2019). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pilkada tahun 2020 kepada stakeholder serta untuk meningkatkan kesadaran pencegahan pelanggaran dan meningkatkan fungsi kontrol publik dalam program partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. Dalam kegiatan ini dibuka oleh Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Munsir Salam, S.Pd., M.AP dan didampingi oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bahari, S.Si., MP, Wakil Bupati Kab. Konawe Selatan Dr. H. Arsalim Arifin serta Ketua Bawaslu Konawe Selatan Hasni. Dalam sambutannya, Munsir Salam menjelaskan ada dua wacana yang mengemuka dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 terkait dengan kewenangan Bawaslu Kab/Kota untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Dimana Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Tahun 2017 dan tingginya tuntutan stakeholder baik Pemerintah maupun peserta pemilu agar Bawaslu dapat bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan menjadikan proses pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. Munsir Salam menambahkan bahwa dalam proses pendekatan pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu maupun Pilkada dan juga akan lahir pemahaman sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. "Khususnya ASN yang banyak dibicarakan oleh publik harus bersikap netral, Bawaslu menjadikan prioritas untuk bersama mengawasi secara aktif tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 untuk menjadikan pemilu yang demokratis" jelasnya. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kordinator Divisi PHL Bawaslu Kab/Kota se-Sulawesi Tenggara, ASN lingkup Pemerintah Kab. Konawe Selatan, camat, Ormas se-Kab. Konawe Selatan. Editor: Baini